“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya kebijakan sosial, tetapi arena baru praktik kenotariatan dalam merancang kepastian hukum, kerja sama publik–privat, dan investasi berbasis kebijakan negara.”
Kategori: Hukum Bisnis
Ulasan hukum terkait aktivitas bisnis dan korporasi, seperti perjanjian dagang, kepailitan, merger & akuisisi, serta peran strategis notaris dalam dunia usaha.
Apa yang Baru dari KBLI 2025?
KBLI 2025 bukan sekadar pembaruan kode, melainkan penentu sah atau tidaknya kegiatan usaha, izin berusaha, dan kekuatan hukum akta notaris.
Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi di Universitas Jember, Soroti Reformasi Regulasi Sawit
> “Regulasi tumpang tindih adalah mimpi buruk bagi pelaku usaha. Saatnya Indonesia memiliki undang-undang sawit yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan.”
🔍 Peran Notaris dalam Transaksi Jual Beli Mesin Pabrik Rokok
Dalam dunia industri, mesin-mesin pabrik merupakan aset vital dengan nilai tinggi. Salah satu jenis yang sering diperjualbelikan adalah mesin-mesin pabrik rokok. Transaksi ini bukan sekadar jual beli biasa, karena menyangkut aspek legalitas, kepemilikan, dan jaminan hukum atas aset bergerak bernilai besar. Di sinilah peran notaris menjadi sangat penting.
Artikel ini membahas bagaimana proses jual beli mesin pabrik rokok dilakukan secara sah, akta yang digunakan, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pihak.
“Perbedaan RUPS Luar Biasa dan Keputusan Sirkuler: Hati-Hati Salah Prosedur Bisa Batal Demi Hukum!”
Artikel ini menjelaskan secara ringan tapi detail bagaimana notaris sebaiknya menyikapi pilihan antara RUPS Luar Biasa atau Keputusan Sirkuler, lengkap dengan tips praktis.
Mengenal Social Enterprise dalam Akta Pendirian PT
Sociopreneurship membuka peluang besar bagi para notaris untuk berperan lebih aktif dalam perubahan sosial. Dengan mendalami prinsip social enterprise, notaris tidak hanya membantu pendirian badan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya dampak positif yang lebih luas. Bagi notaris yang memahami peran ini, setiap akta pendirian menjadi lebih dari sekadar dokumen hukum, melainkan sebuah komitmen nyata dalam mendukung masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.






