Profesi Terhormat, Ancaman Mengintai
Beberapa tahun terakhir, profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak hanya menanggung beban administratif, tetapi juga beban psikologis menghadapi kriminalisasi. Seorang PPAT bisa sewaktu-waktu dipanggil aparat penegak hukum (APH), bahkan terancam sebagai tersangka, hanya karena akta yang ditandatanganinya ternyata digunakan oleh pihak-pihak yang tidak jujur.
Dalam webinar IPPAT Surakarta (17 Juli 2025), I Made Pria Dharsana menyatakan: “Jangan panik, tapi jangan abai! Kita wajib paham peran, prosedur, dan hak hukum kita sebagai PPAT.” Pernyataan itu menegaskan pentingnya strategi hukum dan kesiapan mental, bukan hanya kepatuhan administratif.
1. PPAT dan Ancaman Kriminalisasi: Realita Bukan Wacana
Kasus-kasus PPAT yang diperiksa hingga divonis pidana semakin banyak.
📌 Kasus nyata:
- PN Tipikor Medan (Februari 2025): Sejumlah PPAT dan pejabat BPN dipanggil terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan.
- Putusan No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt: PPAT dijatuhi hukuman karena dinyatakan terlibat dalam pencucian uang dan pemalsuan dokumen.
- Kasus NI Ketut Neli Asih: Didakwa dengan Pasal 372, 378, 385 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP — menunjukkan keterkaitan PPAT dengan tuduhan penggelapan, penipuan, dan sengketa tanah.
🔍 Pertanyaannya:
Apakah PPAT memang pelaku utama? Tidak selalu. Tapi karena akta adalah produk PPAT, maka ia menjadi gerbang pertama penyidikan. Ketika para pihak berbuat curang, PPAT ikut dimintai pertanggungjawaban — meskipun niatnya bersih.
2. Celah dan Kerentanan: Mengapa PPAT Mudah Terseret?
a. Tidak Paham Prosedur Perlindungan
PPAT sering langsung memenuhi panggilan tanpa menanyakan:
- Apakah ada izin dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MP3)?
- Dalam kapasitas apa dipanggil: saksi atau tersangka?
- Bolehkah didampingi oleh pengurus IPPAT?
Padahal berdasarkan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018, pemeriksaan PPAT seharusnya mendapat persetujuan MP3, kecuali jika dalam proses peradilan yang telah berjalan.
b. Dokumentasi Lemah
Sebagian besar kantor PPAT belum memiliki SOP dokumentasi, seperti:
- Notula kehadiran para pihak
- Bukti bahwa para pihak hadir langsung, tidak sekadar kuasa
- Tidak ada rekaman atau foto penandatanganan
Tanpa bukti-bukti tersebut, PPAT akan sulit membuktikan bahwa proses akta sesuai prosedur.
c. Tanggung Jawab Hukum yang Diperluas
PPAT bertanggung jawab terhadap:
- Sahnya data dan dokumen
- Kebenaran formal (bukan materiil)
- Prosedur otentikasi yang sesuai PP 37/1998 jo PP 24/2016
Tapi jika prosedur dilanggar, pertanggungjawaban bisa berubah dari administratif menjadi pidana dengan asas strict liability.
3. Strategi Bertahan: Dari Mentalitas Amanah ke Mentalitas Cerdas
Diperlukan transformasi dalam cara berpikir PPAT. Dari sekadar ‘patuh aturan’ menjadi ‘paham hak dan cakap bertindak’.
✅ A. Pahami Landasan Hukum Perlindungan PPAT
| Aspek | Dasar Hukum |
| Izin MP3 sebelum pemeriksaan | Permen ATR/BPN No. 2/2018 |
| Perlindungan saksi/tersangka | Pasal 66 UU Jabatan Notaris |
| Hak didampingi IPPAT | Pasal 50 Permen ATR/BPN No. 2/2018 |
| Kode etik dan pembelaan profesi | AD/ART IPPAT |
PPAT bukan hanya pelayan publik, tapi juga pejabat negara dengan mandat hukum. Oleh karena itu, hak hukumnya harus dihormati oleh penyidik.
✅ B. Bangun Sistem Pencegahan Internal
SOP Minimum Kantor PPAT:
- Cek dan fotokopi KTP elektronik setiap pihak
- Simpan surat kuasa asli, jika diwakilkan
- Dokumentasikan kehadiran dengan tanda tangan waktu nyata
- Buat notula atau catatan rapat saat penandatanganan
- Simpan komunikasi (email/WA) yang membuktikan proses berlangsung benar
💡 Tips: Gunakan formulir “Check & Lock” — dokumen checklist yang ditandatangani PPAT sebelum mencetak akta.
✅ C. Peran Aktif Organisasi IPPAT
Materi dari I Made Pria Dharsana menegaskan bahwa:
“Perkumpulan harus hadir membela dan menjaga harkat martabat jabatan Notaris/PPAT, tanpa pandang bulu.”
IPPAT dapat:
- Memberi pendampingan hukum
- Menghubungkan Anda dengan pengacara profesional
- Memberi bantuan psikologis dan moril
- Mendorong advokasi kebijakan publik agar perlindungan PPAT diperkuat
4. Saat Dipanggil Penyidik: Jangan Panik, Lakukan Ini!
🔎 Langkah 1 – Teliti Surat Panggilan:
- Apakah Anda sebagai saksi atau tersangka?
- Apakah panggilan disertai izin MP3 (jika masih tahap penyidikan)?
🧾 Langkah 2 – Segera Konsultasi ke IPPAT dan MP3
📂 Langkah 3 – Siapkan:
- Akta yang dipermasalahkan
- Bukti kehadiran dan identitas para pihak
- Surat kuasa jika ada kuasa
- Kronologi proses akta
⚖ Langkah 4 – Didampingi Kuasa Hukum
Jangan pernah datang sendirian, apalagi memberikan keterangan tanpa pendampingan.
5. Studi Kasus: Belajar dari yang Sudah Terjadi
📌 Kasus Blangko Kosong – MA 2082 K/Pdt/2017
PPAT menyerahkan blangko kosong kepada pihak tertentu, yang kemudian digunakan untuk transaksi. Mahkamah Agung menyatakan: PPAT bertanggung jawab penuh karena melepaskan kontrol akta.
📌 Kasus Ketut Neli Asih
Dakwaan meliputi Pasal 372, 378, 385 KUHP. PPAT dianggap terlibat dalam pemalsuan data jual beli. Padahal bisa jadi, hanya karena tidak hati-hati.
Pelajaran:
- Jangan lemah dalam cross-check identitas
- Jangan buat akta jika tidak yakin dengan kehadiran para pihak
- Jangan percaya “urusan belakang sudah beres, Pak/Bu”—itu jebakan!
6. Proaktif Mencegah, Reaktif dengan Strategi
Strategi PPAT menghadapi pemanggilan:
Tahapan Strategi Praktis Sebelum Akta SOP, checklist, dokumentasi, audit staf Saat Dapat Surat Panggilan Periksa legalitas, libatkan IPPAT, minta penundaan jika belum siap Jika Jadi Tersangka Siapkan bukti, kuasa hukum, libatkan MP3 & IPPAT, siapkan saksi ahli Setelah Selesai Evaluasi prosedur internal, minta rehabilitasi nama baik ke MP3/IPPAT
7. Jangan Hanya Patuh, Tapi Siapkan Perlawanan Hukum yang Bermartabat
PPAT bukan sekadar pelaksana administratif, tapi pejabat negara yang menyentuh inti hak rakyat: hak atas tanah. Karena itu, tanggung jawab dan risikonya berat.
“Menjalankan jabatan dengan amanah dan bermartabat itu penting. Tapi membentengi diri dengan kecerdasan hukum dan sistem yang tertib adalah keharusan.”
Saatnya:
- Bangun SOP dan dokumentasi
- Perkuat pemahaman hukum
- Galang kekuatan profesi
- Dan jangan pernah takut untuk berkata TIDAK, jika suatu akta berpotensi melanggar hukum.
✅ Checklist Singkat: Sudahkah Anda Siap?
| Pertanyaan | Jawaban |
| SOP pemeriksaan pihak sudah ada? | ✅ / ❌ |
| Simpan salinan identitas & surat kuasa? | ✅ / ❌ |
| Tahu prosedur izin MP3? | ✅ / ❌ |
| Siap pendampingan IPPAT? | ✅ / ❌ |
| Tahu siapa pengacara Anda? | ✅ / ❌ |
📚 Referensi Hukum
- KUHP Pasal 263, 372, 378, 385
- UU No. 5/1960 (UUPA)
- PP No. 24/1997 jo PP No. 18/2021
- PP No. 37/1998 jo PP No. 24/2016
- UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018
- Putusan MA No. 2082 K/Pdt/2017
- Materi Webinar IPPAT Surakarta, 17 Juli 2025 – I Made Pria Dharsana
